Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini

CarandImage.com

Friday, October 16, 2020

Hukum Laut/Maritim


Hukum Laut/Maritim
Hukum maritim selaku salah satu cabang dari ilmu hukum, memiliki karakteristik tersendiri dan kaya akan khasanah empirik utamanya dalam penegakannya. Hal ini mengingat maritim merupakan warisan umat manusia, dimana pada kawasan tertentu setiap insan berhak menikmati kekayaan yang terkandung di dalam laut. Kondisi ini bukan kemudian memiliki arti tidak terjadi pertentangan diatas kepentingan-kepentingan pengelolaan dan klaim kedaulatan atas laut.

Hukum maritim internasional terbaru diawali dengan diproklamirkannya kedaulatan kawasan maritim Amerika Serikat oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 28 September 1945. Pada di saat itu Truman memproklamasikan bahwa kekayaan sumberdaya alam yang berada pada dasar maritim dan tanah di bawahnya sepanjang landas kontinen yang mengelilingi pantainya, dicadangkan untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat. Batas maritim teritorial tetap 3 mil maritim dan hak berlayar tidak terpengaruh oleh proklamasi ini. Pengumuman ini merupakan embrio tergugahnya negara-negara pantai untuk melakukan hal yang sama, shingga dirasa perlu untuk melakukan pertemuan Internasional yang hendak mengontrol dan menyelesaikan problem dan pertengkaran wacana kawasan maritim dan kegiatan di dalamnya.

Menindaklanjuti atas pentingnya pengaturan maritim tersebut, Komisi Hukum Internasional merencanakan draft aturan maritim untuk dibahas dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wacana Hukum Laut yang pertama di Jenewa pada tahun 1958. Konvensi ini sukses merumuskan 4 (empat) konvensi yakni :
1. Konvensi wacana maritim teritorial dan zona tambahan
2. Konvensi wacana maritim bebas
3. Konvensi wacana Perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di maritim bebas
4. Konvensi wacana landas kontinen

Pada di saat itu, utusan dari Indonesia sempat melemparkan pemikiran konsepsi negara kepulauan, walaupun kemudian ditarik kembali. Dua tahun berikutnya, yakni pada tahun 1960 pertemuan kedua kembali dilaksanakan di Jenewa, dengan jadwal menyelesaikan permasalahan yang belum sempat dituntaskan pada pertemuan pertama, khususnya wacana lebar maritim teritorial. Namun pada pertemuan ini masih belum juga disepakati lebar maritim teritorial. Hal ini disebabkan lantaran kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan di dasar laut, serta ketergantungan penyediaan materi bakar minyak lewat laut.

Sidang biasa PBB yang dilaksanakan pada tahun 1970, kembali menyatakan untuk melakukan sidang yang ketiga. Konferensi ketiga dilaksanakan dari tahun 1973 hingga dengan 1982. Sidang pertama, keempat, kelima, keenam, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas diselenggarakan di New York. Sidang kedua di Caracas, sidang ketiga, ketujuh dan kedelapan di Jenewa dan sidang terakhir yakni sidang keduabelas di teluk Montego, Jamaika. Pada sidang kesebelas di New Cork, sidang menerima rancangan konvensi menjadi naskah konvensi, dengan 136 bunyi setuju, 4 menentang dan 9 abstain.

Pada sidang keduabelas yang diprakarsai oleh United Nations Sea-Bed Comitte naskah konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi konvensi PBB wacana aturan maritim (United Nations Conventions on the law of the Sea/UNCLOS) 1982 yang berisikan 17 kepingan dan 320 pasal yakni : Bab I : Pendahuluan, Bab II : Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Bab III : Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional, Bab IV : Negara Kepulauan, Bab V : Zona Ekonomi Eksklusif, Bab VI : Landas Kontinen, Bab VII : Laut Lepas, Bab VIII : Regim Pulau, Bab IX : Laut Tertutup atau etengah Tertutup, Bab X : Hak Negara tak Berpantai untuk Masuk ke dalam dan ke luar maritim serta keleluasaan melakukan transit, Bab XI : Kawasan, Bab XII : Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Bab XIII : Reset Ilmiah Kelautan, Bab XIV : Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, Bab XV : Penyelesaian Sengketa, Bab XVI Ketentuan Umum dan Bab XVII : Ketentuan Penutup. Konvensi ini menegaskan bahwa lebar maritim teritorial optimal 12 mil maritim dan diakuinya konsepsi negara kepulauan, dimana pada sidang pertama dan sidang kedua belum sanggup disepakati.

Sasaran utama dari Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS antara lain selaku berikut :
  1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional lantaran walaupun banyak klaim yang berlainan oleh Negara-negara pantai, tetapi secara universal sudah disepakati batasan mengenai maritim territorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi langsung dan mengenai landas kontinen.
  2. Kepentingan penduduk internasional dalam hal keleluasaan pelayaran di perairan maritime akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim aturan lintas tenang lewat maritim territorial, dengan rezim aturan lintas transit lewat selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan rezim aturan lintas alur maritim kepulauan.
  3. Kepentingan penduduk internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati maritim akan ditingkatkan dengan lewat pelaksanaan benar-benar ketentuan konvensi yang berhubungan dengan zona ekonomi eksklusif.
  4. Ketentuan gres yang penting sudah dibentuk guna melindungi dan melestarikan lingkungan maritim dari pencemaran.
  5. Konvensi menampung ketentuan gres mengenai observasi ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang patut antara kepentingan negara-negara yang melakukan observasi dan kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi langsung serta di landas kontinen dimana observasi tersebut dilakukan.
  6. Kepentingan penduduk internasional dalam hal solusi secara tenang sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam solusi sengketa internasional akan dijalankan dengan tata cara solusi sengketa wajib sebagaimana dikontrol dalam konvensi. 
  7. Prinsip bahwa kekayaan dasar maritim dalam merupakan warisan bareng umat insan sudah dijabarkan dalam forum dan persetujuan yang adil dan sanggup dilaksanakan.
  8. Unsur-unsur kesederajatan internasional sanggup ditemui dalam konvensi, seumpama pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang menampilkan susukan terhadap negara-negara tidak berpantai dan Negara-negara yang kondisi geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi langsung Negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan ntara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh dan pembagian laba dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.
Perkembangan Hukum Laut di Indonesia

Di Indonesia sendiri konsepsi negara nusantara yang kemudian berubah menjadi Wawasan Nusantara merupakan pada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bunyi dari Deklarasi Juanda merupakan selaku berikut :

“Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau kepingan pulau-pulau yang tergolong daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak menatap luas atau lebarnya merupakan bagian-bagian yang masuk akal dari kawasan daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan kepingan dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara republik Indonesia. Lalu lintas yang tenang di perairan pedalaman ini bagi kapal abnormal terjamin selama dan sekedar tidak berlainan dengan kedaulatan dan keamanan Negara Indonesia.Penentuan batas maritim territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan diputuskan dengan undang-undang.”

Pada mulanya deklarasi tersebut ditentang oleh Amerika Serikat (30 Desember 1957) Inggris, Australia dan Belanda (3 Januari 1958) dan Selandia Baru (11 Januari 1958), tergolong negara-negara tetangga. Tanggal 18 Pebruari 1960, pengaturan perairan Indonesia yang sudah ditetapkan dasar-dasarnya dalam deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 4Prp Tahun 1960. Undang-undang inilah yang menjadi legitimasi dari Deklarasi tersebut, sehingga posisinya makin kuat. 

Azas-azas pokok konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 wacana Perairan Indonesia merupakan selaku berikut :
  1. Untuk kesatuan bangsa, integritas kawasan dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar.
  2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak daalm garis-garis pangkal lurus ini tergolong dasar maritim dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
  3. Jalur maritim kawasan (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
  4. Hak lintas tenang kendaraan air (kapal abnormal lewat perairan nusantara (archipelagic water) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengusik keamanan dan ketertibannya.
Undang-undang ini pada hakikatnya merubah cara penetapan maritim kawasan Indonesia dari sebuah cara penetapan maritim kawasan selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low-water line) menjadi maritim kawasan selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus (straight baselines) dengan jumlah panjang segalanya sebesar 8.069,8 mil laut. Penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dari pulau-pulau terluar nusantara ini memiliki dua respon :
1. Jalur maritim kawasan yang terjadi hasilnya melingkari kepulauan Indonesia.
2. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari maritim kawasan atau maritim lepas (high seas), menjadi perairan pedalaman. Agar biar pergantian status ini tidak mengusik hak kemudian lintas kapal abnormal yang sudah ada sebelum cara penetapan batas maritim wilayah, maka Pasal 3 menyatakan bahwa perairan pedalaman tadi terbuka bagi kemudian lintas tenang kendaraan asing.

Akibat dari adanya Undang-undang ini, luas kawasan yang masuk dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia sungguh besar. Menurut perkiraan kasar, cara penetapan batas perairan Indonesia menurut cara di atas memunculkan luas kawasan Negara Indonesia yang tadinya 2.027.087 km² (daratan) menjadi kurang lebih 5.193.250 km² (darat dan laut), jadi pergantian kawasan berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.162 km². 

Pada tanggal 17 Pebruari 1969, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah wacana Landas Kontinen Indonesia yang berbunyi : “…..segala kekayaan alam yang terdapat pada dasar maritim dan tanah di bawahnya hingga kedalaman 200 meter atau lebih hingga memungkinkan eksploitasi merupakan hak mutlak Republik Indonesia”.

Luas kawasan Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau-pulaunya, kira-kira 2.027.087 km². Dengan konsepsi pengetahuan nusantara, luas kawasan Indonesia diperkirakan sudah menjadi kira-kira 5.193.250 km². Apabila disertakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) 200 mil (mencakup didalamnya landas kontinen) seluas kira-kira 3.000.000 km², maka menurut konvensi aturan maritim PBB 1982, Indonesia diberi wewenang untuk menguasai kekayaan alam seluas lebih dari 8.000.000 km². Pada kemajuan selanjutnya, yakni pada tanggal 21 Desember atas persetujuan dewan perwakilan rakyat RI, Presiden RI mengesahkan UNCLOS 1982 lewat Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.

No comments:

Post a Comment